Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA). Prinsip netralitas ASN bertujuan agar ASN tidak berpihak kepada calon tertentu dan tetap fokus pada tugas pelayanan publik tanpa terpengaruh kepentingan politik. Berikut adalah beberapa cara ASN menjaga netralitas dalam PEMILUKADA:

1. Tidak terlibat kampanye politik: ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye atau mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tidak menggunakan fasilitas negara: ASN tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye atau kandidat tertentu.

3. Menjaga sikap netral di media sosial: ASN harus berhati-hati dalam menyampaikan opini di media sosial. Memberikan dukungan, menyebarkan, atau membagikan konten yang berkaitan dengan kandidat tertentu dapat dianggap melanggar netralitas.

4. Menghindari kegiatan politik praktis: ASN tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak boleh hadir dalam kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan PEMILUKADA.

5. Mengutamakan pelayanan publik: ASN harus tetap fokus pada tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh atau terlibat dalam politik praktis.

6. Melaporkan pelanggaran netralitas: ASN juga diharapkan melaporkan rekan sejawat atau pihak lain yang melakukan pelanggaran netralitas, untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, ASN dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak memihak dalam setiap proses PEMILUKADA.

Peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut buka link di bawah!

https://drive.google.com/drive/folders/1vVgQx0Cs3qHRsAno7i2ga96wS5hRIXtu?usp=sharing